Dian Mardiana

Oleh: Dian Mardiana

PERSOALAN kelurahan rupanya bejubel dan pemerintah setempat belum mengambil tindakan nyata, terbendung peraturan desa dan daerah. Dari mulai sengketa lahan, berebut area dagang dengan pendatang/pengungsi dan sebagainya. Semua persoalan awalnya bisa ditoleransi dan diselesaikan melalui musyawarah kelompok kecil. Namun lama-lama persoalan menjadi besar dan kompleks. Kelurahan dan kecamatan kewalahan.

“Inilah yang mengundang konflik” seru kawan berperawakan tinggi. Namanya Gilbert Kaose, dari Pamona Poso. Gilbert adalah seorang Fasilitator musrenbang di Kelurahan. Konflik area dagang rupanya sedang ramai dibicarakan. Pada dasarnya konflik bukan hanya tentang rebutan lahan. Bayang-bayang perbedaan agama ada di belakang meja. Perencanaan kelurahan pun menjadi salah satu arena pertempuran penyelesaian sengketa. Butuh perjuangan yang tidak sebentar.

Tidak hanya itu. Konflik datang juga dari sengketa tanah yang tak kunjung redam. Banyak warga yang punya lahan di Kayamanya meninggalkan Tentena. “Waktu terjadinya kerusuhan, saya tinggalkan Tentena. Lahan saya percayakan pada tetangga,” ungkap Ampai. Tapi apa yang terjadi. Setelah kembali dari pengungsian, Ampai tidak bisa mengelola lahannya. Tetangga yang diberi kepercayaan merasa keberatan. Memang tidak ada surat resmi. Hal ini tidak terjadi pada Ampai seorang. Banyak warga yang mengalami hal yang sama.

Apa biang di balik sengketa ini. Beberapa kawan berpendapat bahwa perbedaan agama ditengarai yang mendasari timbulnya konflik. Konflik ideologi, begitu mereka kata. Apapun sengketanya, jika perbedaan masih tidak bisa diterima, bayang-bayang perang tetap ada. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat tentu tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah harus turun. Caranya yah melalui arena-arena resmi seperti perencanaan kelurahan yang ditetapkan setiap tahun.

Musyawarah Melalui Musrenbang

Musrenbang kelurahan, begitu mereka mengenalnya. Musrenbang kelurahan adalah arena rembug warga yang difasilitasi pemerintah untuk perumusan program kelurahan satu tahun ke depan. Musrenbang ini dimanfaatkan pula untuk mengatasi persoalan warga kelurahan. Dari persoalan pertanian, pembangunan jalan, infrastruktur, sampai administrasi lahan yang saat ini digunjingkan banyak orang, seperti halnya di Pamona, Poso. Pada musrenbang tentu saja tidak satu masalah kelurahan saja yang dibahas. Banyak masalah ngantri di Daftar Skala Prioritas. Daftar skala ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran dalam merumuskan program yang menjadi persoalan utama di kelurahan. Karena berebut anggaran dan semua orang menganggap masalah masing-masing kelurahan itu penting, rupanya musrenbang ini pun menyulut konflik juga.

Perlu Fasilitator yang Mendamaikan

Di luar berkonflik, di atas panggung musrenbang pun sama. Kehati-hatian mengungkapkan pendapat dan argumen dalam berdebat perlu diwaspadai juga. Perbedaan sekecil apapun jika tak hati-hati, bisa-bisa berujung pada kerusuhan massa. Bercermin pada kerusuhan Poso, Pembakaran rumah dan tempat ibadah bisa-bisaberulang. “Semua orang ketakutan” tambah Ampai, mengenang kejadian masa itu. Semua orang mengungsi termasuk dirinya sendiri. Saat kembali, Ampai saat ini aktif memfasilitasi musrenbang kelurahan di Kayamanya, Poso Kota.

Seorang fasilitator perlu peka dengan apapun yang menyulut konflik. Yang ditakutkan adalah konflik yang berujung pada kekerasan dan kerusuhan. Perselisihan yang bisa ditoleransi justru baik untuk dinamika proses dan membuat orang lebih terbuka. Selamat berkonflik!