Dian Mardiana

Oleh: Dian Mardiana

Mengapa tanahku rawan ini
Bukit bukit telanjang berdiri
Pohon dan rumput enggan bersemi kembali
Burung-burung pun malu bernyanyi

Kuingin bukitku hijau kembali
Semenung pun tak sabar menanti
Doa kan kuucapkan hari demi hari
Kapankah hati ini kapan lagi

Lagu nge-tren penyanyi Gombloh Berita Cuaca di era 80an sepertinya cocok untuk menggambarkan berita alam di daerah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Banyak harapan yang harus diperjuangkan terkait dengan tanah dan lahan pertanian. Tentunya semua asa dan perubahan ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengangkat tangan dan memohon doa belaka.

Butuh gagasan gila membuat perubahan di Kabupaten Gunungkidul. Lahan gersang, kering, berbatu kapur adalah tantangan alam bagi masyarakat di wilayah seluas 1.485,36 km² ini. Tambah lagi, telah terjadinya gempa tepatnya tanggal 27 Mei 2006 membuat was-was para penduduknya. Sebagian tetap bertahan, tinggal di lahan bertanah tandus. Sebagian merantau mencari keberuntungan di tanah orang. Di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua, mereka bertandang.

Merantau bagi penduduk di Kabupaten Gunungkidul adalah hal biasa. Mencari untung di wilayah lain bukan untuk menjadi kaya, tapi agar keluarga yang ditinggalkan bisa tetap bertahan hidup. “Saya sudah kemana-mana, dari Jakarta, Papua bahkan sampai ke Taiwan.” Jelas Sutarmi, salah satu penduduk Desa Semoyo, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Mengandalkan dari pertanian saja memang tidak ada cukupnya. Bukan hanya Sutarmi, Maryanti, saudaranya pun sempat melanglang buana dari satu tempat ke tempat lain. Jangan tanya, tapi inilah sebuah potret kehidupan kala alam tidak lagi menunjang. Sutarmi dan Maryanti bukanlah wanita yang mudah patah arang. Pulang dari perantauan, mereka berbekal semangat untuk membuat perubahan di Desa Semoyo.

Desa Semoyo ini berada di kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Sebelum tahun 2006, saat terjadinya gempa tektonik, lahan di dusun Salak ini tidak terlalu kering. Begitupun di beberapa dusun lainnya. Air banyak mengalir mengairi ladang, untuk minum ternak, dan memenuhi kebutuhan warga. Namun setelah gempa, kekeringan sering kali terjadi, banyak pundi-pundi air rusak, dan sumber air tertimbun rapat. Dikenallah kecamatan Patuk sebagai satu dari delapan kecamatan rawan air. Inilah saat-saat mereka bangkit dan memperbaiki desa menjadi lebih baik.

Membentuk Kelompok Pembaharu

Berkerudung menutup dada, berperawakan tinggi dengan punggung sedikit membungkuk, dia mengarit rumput. Tampak di wajahnya bercucur keringat. Kedua tangannya melipat, menggenggam jerami, daun, dan rerumputan. Di belakang rumah, sederetan sapi menunggu makan siang. “Paling repot kalau tidak ada suami, semua saya lakukan sendiri” ujarnya sekali-kali sambil mengusap keringat di dahinya.

Disela-sela kesibukannya mengarit rumput dan mencari pakan ternak, Sutarmi menyempatkan diri berorganisasi.

Semua kegiatan itu menjadi keseharian perempuan perantau ini dalam membantu ekonomi keluarga. Meskipun begitu, mengurus keluarga, ladang, dan ternak bukanlah benteng besar yang membendung usahanya berorganisasi. Setiap tiga sampai enam bulan sekali ibu dari tiga anak ini berkumpul dengan para aktifis petani desa, laki-laki dan perempuan, anak muda sampai usia senja. Mereka hendak mengikuti workshop-workshop dengan tema pertanian dan peternakan, dari mulai penanganan lahan kritis, air, pemetaan lahan, inventarisasi pohon dan pembuatan pakan ternak. Semua itu dilakukan agar ekonomi warga desa menjadi lebih baik. Komunitas petani ini bernama Kelompok Serikat Petani Pembaharu (SPP) Desa Semoyo.

SPP Desa Semoyo sendiri sudah terbentuk sejak Sutarmi tinggal di desa itu. “Dulu namanya MPP, Masyarakat Peduli Petani, sekarang berubah jadi SPP” jelasnya. SPP ini terbentuk dari keprihatinan kelompok petani di desa semoyo atas kondisi ekonomi. Tentu saja, kita bisa melihat bahwa terbentuknya komunitas petani di desa adalah salah satu bentuk penyadaran. Bahwa bergerak secara individu tidak akan berhasil. Membentuk komunitas adalah cara efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi sosial di suatu daerah.

“Anggotanya yah seluruh petani Desa Semoyo” ungkap Sutarmi menjelaskan anggota kelompok petani itu. Penduduk desa semoyo di pusat data Kabupaten Gunungkidul tercatat 718 kepala keluarga dengan mata pencaharian sekitar 90% adalah petani. Sayangnya, setiap kali ada workshop untuk pengembangan kapasitas para petani, hanya 30-80 orang di setiap pertemuannya yang terdiri dari para ketua RT, dukuh, sesepuh, dan masyarakat setempat. “Dari segitu orang itu yang nyambung cuma beberapa orang saja.” Ungkap Sutarmi sembari menjelaskan betapa sulit mengumpulkan teman-teman untuk berembug tentang persoalan desa.

Sebagian para petani menganggap bahwa kumpul-kumpul, berdiskusi dan membuat gagasan baru untuk perubahan desa adalah buang-buang tenaga. Mereka menganggap bahwa pergi ke ladang, mengolah lahan dan mengurus ternak lebih bermanfaat dan lebih bisa menghasilkan uang. Mungkin inilah tantangan besar SPP dalam menyamakan gagasan dan merubah pola pikir warga setempat.

Menariknya, beberapa pegiat perempuan SPP punya pendapat yang berbeda. Berkumpul, diskusi, dan berbagi ide bukan lagi urusan kaum lelaki. Tahun 2008, Sutarmi dan para perempuan SPP Desa Semoyo bergabung dengan Jaringan Kelompok Perempuan Gunung Kidul (JKPGK). Setiap tiga bulan sekali dia berkumpul dengan geng aktifis perempuan dari desa-desa dan kecamatan lain di Kabupaten Gunungkidul. Apa yang dibicarakan? tidak lain adalah persoalan-persoalan sosial ekonomi yang dihadapi di desa masing-masing. “Semuanya hanya duduk dan mengeluarkan keluhan masing-masing” ujar Sutarmi sesekali menjelaskan betapa mudahnya berkumpul dan menyelesaikan masalah.

Bibit dan Pupuk yang Utama

Petani mana yang tidak butuh bibit dan pupuk. Jika kedua kebutuhan dasar ini mahal, siapa yang rugi. Yang jelas yah petani. Tak ada bibit maka tidak ada produksi. Tidak ada pupuk maka hasil tidak memuaskan bahkan mungkin terjebak gagal. Tidak ada hasil, bagaimana petani bisa hidup. Persoalan ini memang kerap terjadi kepada para petani. Dari tahun ke tahun ada saja persoalannya. Kadang-kadang pupuk dan bibit mahal, tidak ada subsidi dari pemerintah. Jika ada, maka terlambat masa tanamnya.

Rupanya, persoalan ini tidak dibiarkan begitu saja. Bukan hanya SPP, para perempuan yang tergabung dalam JKPGK dari berbagai desa ikut pula mengadvokasi persoalan ini. Mereka berkumpul, duduk dan diskusi. Semua orang mengutarakan keluhannya mewakili desa masing-masing. Tentu saja dari semua yang diutarakan ada benang merah yang bisa ditarik. Ternyata persoalan mereka sama, yaitu menyoal pertanian, harga bibit dan pupuk, lahan kering, dan sejumlah persoalan tani lainnya.

Dengan bantuan dari IDEA, salah satu lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta, mereka bersama-sama memetakan masalah. “Yah persoalan pertanian bisa disangkutkan dengan dinas pertanian, Bappeda, dan legislatif” kata aktifis perempuan ini yang banyak memposisikan dirinya sebagai bendahara di organisasinya. Memetakan masalah membantu mereka menyelesaikan persoalan. Dari persoalan tani saja, mereka dengan mudah mengkoordinasikannya dengan dinas pertanian, perencanaan anggarannya bisa ke Bappeda, dan urusan kebijakan bisa ke badan legislatif daerah. “sekarang soal bibit dan pupuk sudah bersubsidi” ujar Purwanti pada salah satu diskusi.

Dari sini bisa terlihat betapa mereka menikmati hasil dari berorganisasi dan membentuk komunitas. Usulan dan ajuan pun melayang ke meja kelurahan, kecamatan, bahkan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan persoalan bisa diselesaikan.

“Terkait pupuk, bibit, melalui audiensi langsung ke Bappeda alhamdulilah setiap musim tanam itu ada sedikit bibit, pupuk, biarpun mungkin tidak banyak tapi ada” ujar Suci Istami, ketua JKPGK. Bukan cuma pupuk dan bibit saja yang ditindaklanjuti, Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) kerap dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas petani.

Setelah satu ajuan berhasil, semangat para aktifis tidak hanya sampai di sini. Kegelisahan atas lahan kritis dan kemunduran ekonomi warga mendorong mereka bangkit. Seperti halnya kalimat bijak yang sering didengungkan, “Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit”, melalui banyak diskusi, kelompok petani pembaharu ini mengundang dinas dan memantapkan cita-citanya dengan mencetuskan ide Desa Semoyo sebagai Desa Kawasan Konservasi. Ide ini seperti gayung bersambut. Tepatnya tanggal 18 Agustus 2007, Desa Semoyo ditetapkan Bupati Kabupaten Gunungkidul sebagai Desa Kawasan Konservasi.

Lahan Kering Tidak Jadi Soal

Mungkin bagi sebagian orang kejadian gempa bisa membuat trauma. Tapi tidak untuk para pembaharu di desa ini. Desa yang berpenduduk 2731 jiwa ini semakin dikenal namanya. Dulu dikenal karena lahan kering yang tidak potensial akibat gempa, sekarang namanya melejit menjadi desa kawasan konservasi. Lahan-lahan kering bukan lagi jadi persoalan. Pohon-pohon yang ditanam disesuaikan. Di sepanjang lahan pertanian, terbentang ubi kayu begitu luas, begitu pun dengan pohon-pohon tertancap tajam di lahan tandus. Jika diamati, rupanya semua pohon ini punya karakter yang sama, tidak rakus air.

Inilah upaya pelestarian alam dimana pepohonan, tanaman dan warga petani beradaptasi. Kerusakan hutan memang harus dicegah, “toh itu gara-gara manusia sendiri.” Ungkap Sutarmi memahami bahwa alam rusak hanyalah dampak perbuatan manusia. Umumnya para petani di daerah lain, berharap hasil tani yang melimpah. Mereka tak segan-segan menggunakan pupuk pabrik dengan iming-iming buah yang meruah. Tahun demi tahun pupuk itu digunakan, secara tak sadar, ini pula yang berkontribusi pada rusaknya komposisi tanah di desa Semoyo.

Kesadaran ini semakin kuat. Mencanangkan program penanaman tanaman lokal menjadi salah satu upaya pemulihan lingkungan. “Yah caranya dnegan menanam tanaman tidak rakus air.” Celetuknya. Tanaman tidak rakus air diantaranya ubi kayu, ubi jalar, pisang, alpukat, rambutan, nangka, jambu biji, durian, sukun, dan salak yang biasa ditemukan di daerah Kabupaten Gunungkidul terutama di kawasan bertanah kering. “Semua itu biar hutan menjadi lestari, tanaman tidak punah” jelas perempuan yang biasa ke ladang ini.

Gagal di Kelurahan, Terbuka di Dewan

Sejak dicanangkannya tahun 2007, desa kawasan konservasi ini pun mulai banyak mengadakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan. Belum juga tiga tahun, tapi ketenarannya melebihi tahun ditetapkannya. Saat ini sedang berjalan program hutan lestari di desa rawan air ini. Setiap petani melakukan inventarisasi pohon. Kegiatan dilakukan dari mulai menghitung jumlah pohon, menghitung diameter dan ketinggian pohon. Bahkan, ditentukan pula jumlah pohon jatah tebang.

Program ini sekarang memang sedang berjalan. Awalnya ada penolakan-penolakan dari aparat kelurahan. Awal mulanya mereka diajak diskusi tapi akhirnya malah bersikap apatis dan penuh curiga. Padahal, aparat pemerintah diharapkan lebih peka dengan adanya kerja sama program. Selama program itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan untuk kebaikan publik, seluruh kerja sama program adalah sah dan bisa dijalankan. Dengan cara inilah sebuah desa bisa melangkah lebih maju.

Bukan hanya itu, sebelumnya ada banyak persoalan pertanian yang lamban ditangani oleh pihak aparat desa. Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tidak lagi bisa dikompromikan melalui aparat setempat. Tidak segan-segan para perempuan dan aktifis lainnya lalu berani menghadap dewan. Pertama mereka mulai berembug membentuk tim kecil merumuskan peta masalah lalu dibuatlah surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas.

Bagi sekelompok perempuan di desa tersebut, tentu saja pengalaman menemui kepala dinas bukanlah hal kecil. Sempat pula detak jantungnya berdebar kencang. Ini kali pertama mereka menerobos masuk ke kantor dinas. Surat permohonan audiensipun masuk ke ruang kesekretariatan. Sepertinya surat itu berbalas audiensi. Dalam beberapa saat, merekapun diajak masuk dan berdialog. Diskusi berjalan begitu mulus. Para perempuan satu-satu menyampaikan aspirasinya. Dilengkapi pula, selembar kertas dengan tulisan yang sederhana. Tulisan itu adalah peta masalah. Awal baik untuk tetap bisa menangkap bola.

Pendekatan Personal Lebih Efektif

Senyumpun menghiasi wajah para aktifis perempuan itu. Perasaan lega dan bahagia tampak jelas di wajah mereka. Pelan-pelan, mereka pun mempelajari cara membaca anggaran pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuka dokumen setebal jengkal tangan dan membaca sederetan angka-angka tidaklah mudah. Butuh ketelatenan dan motivasi kuat untuk memahami pembagian kue di setiap kolomnya.

Jangan salah, ini pula yang membuat decak kagum dari kaum laki-laki terutama pihak Bappeda. “Saat itu ada ibu-ibu menyampaikan aspirasinya ke dewan. Lalu, pada tahun berikutnya barulah mereka dilibatkan. Di LPJ (Laporan Pertanggungjawaban –red) Bupati, mereka sudah masuk dan kaum perempuan itu harus dilibatkan aktif, aktif dalam proses perencaan pembangunan” ungkap mantan kepala Bappeda, Eko Subiantoro yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dewan DPRD Gunungkidul.

Tahun 2005 kaum perempuan yang tergabung dengan JKPGK itu sudah mulai bergerak. Mereka mengutarakan apa yang mereka temukan di lapangan baik itu di pertanian, masalah air, ataupun infrastruktur. Ada dua cara yang ditempuh, secara prosedur administrasi dan secara personal. Membangun komunikasi lewat telepon dan sms pun dijalin dengan intensif. Cara ini pulalah yang mendekatkan proses aspirasi warga terutama kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan. Laki-laki berperawakan tinggi gemuk inipun mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sangat mendukung. Mereka mengakui bahwa yang dilakukan kaum perempuan ini sangat membantu dalam proses penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Dukungan pihak Bappeda ini tentu saja membuat lega para aktifis. Mereka sudah tidak lagi ragu dengan peranannya dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi daerah. “Khusus untuk pertanian langsung ke dewan terus minta waktu untuk audiensi, sampai saat ini ada hubungan baik dengan Bappeda, setiap ada pertemuan penting di Kabupaten, JKPGK diundang.” cetus Suci Istami bersama kaum perempuan lainnya dengan senyum diwajah mereka, bangga.

Melibatkan Akar Rumput dalam Perencanaan Partisipatif

Sunarjo dan para aktifis Jaringan Kelompok Perempuan Gunungkidul sedang mendiskusikan persoalan-persoalan yang pernah dibahas dalam musrenbang.

Kunci pemetaan masalah sebetulnya ada pada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan di desa ini dilakukan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, biasa disebut Musrenbang. Musrenbang ini seperti ritual terjadi setiap tahun. Namun, pentingnya ritual ini tentu saja berdampak besar bagi akar rumput. Dalam prosesnya setiap perwakilan masyarakat yang diundang sebagai peserta mengajukan beberapa usulan. Usulan ini tentu saja berkaitan dengan persoalan yang tengah dihadapi di lingkungannya masing-masing. Misalnya, rusaknya lahan pertanian, terbatasnya bibit-bibit lokal yang berkualitas, lemahnya pemahaman petani tentang konsep benih unggul, terbatasnya ketersediaan pupuk alami dan sebagainya. Setiap persoalan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk angka nominal sebagai alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut.

Lalu, usulan ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Hasil musrenbang desa dibawa ke musrenbang kecamatan, dari kecamatan ke forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) barulah kemudian dibawa ke musrenbang kabupaten. Nah di kabupaten diolah dan anggaran pun disesuaikan dengan APBDnya. Dari proses inilah bisa dibayangkan betapa setiap masyarakat dari setiap desa dan kecamatan berebut agar usulannya berhasil. Semua orang bisa saling meyakinkan bahwa usulan sangat penting dan perlu dilaksanakan.

“Dari musrenbang ini memang kita banyak kegiatan tapi kemampuan keuangan kita serba terbatas. Persoalannya bukan karena uangnya nggak ada, tapi duitnya itu 70% habis untuk pegawai, 30% kan masih ada, masa nggak bisa apa-apa.” Jelas Eko menekankan bahwa perencanaan itu penting dan harus sesuai dengan kebutuhan warga. Uang yang sedikit, sekitar 30% dari APBD itu memang harus diperjuangkan. Apa jadinya nanti, sudah sedikit, kebutuhan warga ditentukan legislatif, sudah begitu tidak berguna pula bagi rakyat. Dengan demikian, menentukan skala prioritas dan memetakan kebutuhan warga memang harus dari warganya sendiri. Itulah kenapa suara dari akar rumput harus diperjuangkan dan partisipasi warga ditingkatkan.

Kaum perempuan tidak ketinggalan. Saat ini ada sedikit perubahan paradigma. Dulu, para perempuan Gunungkidul jarang sekali terlibat dalam proses pembangunan desa. Jangankan terlibat, memberikan pendapat saja tidak. Mereka melulu disibukkan dengan urusan sumur, kasur, dan dapur. Sebagai tambahan, mereka paling tidak membantu suami di ladang, tanam padi. Namun, sekarang paradigma pun bergeser. Dengan adanya keterlibatan kelompok-kelompok perempuan, proses persoalan sosial menjadi sedikit lebih mudah diselesaikan, terutama menyangkut pelayanan-pelayanan untuk kaum perempuan. Karena itu, tidak segan-segan mereka hadir dan memberi usulan dalam proses musrenbang.

Proses musrenbang terbuka bagi siapa saja. JKPGK misalnya, selalu diundang disetiap musrenbang. Tahun ini saja, kaum perempuan aktif dalam mengusulkan peningkatan pelayanan publik terutama menyoal pelayanan kesehatan. Maryanti, pengusaha perempuan sekaligus orang tua tunggal bagi anaknya tidak merasa kalau terlibat dalam musrenbang adalah beban. Padahal dia begitu sibuk dengan usaha ceriping yang ditekuni beberapa tahun lamanya. Pula, tidak ketinggalan mengurus anak-anaknya dan menjadi tulang punggung keluarga. Baginya, usulan pada musrenbang adalah penting untuk kemajuan warga di lingkungannya. “Pas musrenbang saya usul tentang rumah sakit. Pelayanannya kurang memuaskan. Kalau orang datang sakit itu kiranya cuma orang desa, gak bersih gak pake mobil seakan kami tidak ada tempat,” ucapnya ketus mengesalkan pelayanan salah satu rumah sakit negeri yang seharusnya melayani publik dengan baik.

Radio Komunitas: Alternatif Sosialisasi Proses Advokasi

Nongkrong di 107.7 FM Gunungkidul, sekitar jam 6 pagi, radio itu sudah mulai beroperasi. Dimulai dari lagu-lagu pop, kerongcong sampai rock n roll berdendang kencang tak henti. Bahkan sebagian warga petani mulai menyukai saluran radio ini. Di sela-sela lagu, di putar iklan layanan masyarakat tentang mengolah pakan ternak, mengolah limbah ternak, sampai sosialisasi musrenbang.

Sutarmi, petani sekaligus operator radio komunitas, mengatur lagu-lagu dan rekaman siaran yang akan diputar, kamis 15 April 2010.

Setiap hari Sutarmi, petani sekaligus operator radio komunitas Radekka (Radio Desa Kawasan Konservasi) 107.7 FM menyalakan komputer dan mengaktifkan seluruh perangkat radio. Dia mengatur lagu-lagu apa saja yang akan diputar, iklan layanan masyarakat pun diaturnya di sela-sela lagu agar pendengar tidak merasa bosan. Tidak ada penyiar. Semua dilakukan dengan rekaman. Rekaman itu disimpan dalam satu file lalu diputar setiap hari secara bergantian. Dia pun lalu pergi ke ladang membawa radio kesayangan. Radio itu dibawanya untuk memastikan pengaturan pada perangkat radio berjalan baik. “Yah, sesekali tanam padi bawa radio juga, biar gak kesepian, ada temannya, sekalian biar gak ketinggalan informasi juga,” tambahnya sambil tertawa.

Radio komunitas inilah yang menjadi salah satu media untuk menyebarkan gagasan kaum perempuan Gunungkidul. Menghimbau masyarakat agar terlibat dalam proses musrenbang adalah satu cara advokasi yang dilakukannya melalui iklan layanan masyarakat.

“Wonten ing musrenbang kito dipun paring wekdhal kagem nyampeaken kabethahan-kabethahan warga masyarakat ingkang berkaitan kaliyan pemenuhan hak-hak dasar wargo. Pangangen-angen JKPGK wonten ing musrenbang supadhos APBD Kabupaten Gunungkidul sagetho berpihak dumatheng wargo masyarakat.”

“Di dalam musrenbang kita diberi waktu untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga. Harapan JKPGK dalam musrenbang supaya APBD Kabupaten Gunungkidul bisa berpihak pada warga masyarakat” (Rekaman siaran Suci Istami, Ketua JKPGK, dalam sosialisasi musrenbang)

Tidak pernah terlewat. Rekaman itu disetelnya setiap hari. “Supaya jadi pembelajaran,” jelas operator radio komunitas ini, bersemangat. Rupanya Radekka bukan umumnya radio di Yogyakarta. Semua pesan yang diputar radio ini pasti menyangkut tentang persoalan-persoalan yang sering dihadapi komunitas. Bisa saja kita sebut radio akar rumput. Karena warga desa semoyo sebagian besar adalah petani, maka pesan-pesannya tidak jauh dari pertanian, peternakan, produksi hasil, dan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Persepsi petani desa Semoyo tidak semuanya sama dan sependapat. Dari namanya saja bisa terlihat bahwa radio ini diperuntukan terutama bagi warga desa semoyo. Tapi, semua petani umumnya sibuk ke ladang. Tidak seperti Sutarmi yang selalu membawa radio kala tanam padi, banyak pula petani yang menganggap radio komunitas ini kurang penting. Mereka sendiri merasa kurang memiliki, tidak sempat bawa radio ke ladang dan menyetelnya, apalagi bersiaran. Bahkan ketika kaum perempuan bersiaran dan bersosialiasi tentang perencanaan partisipasipun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari warga, baik positif maupun negatif. Evaluasipun belum terlihat. Maklum saja, kaum perempuan ini bersiaran 3 bulan sekali. Meskipun rekamannya diulang-ulang setiap hari, belum saja ada warga setempat yang menengok atau ingin terlibat dalam program kaum perempuan.

Kaum Perempuan: Berani Bersuara untuk Rakyat

Berani Berkomunikasi. Inilah kata yang berulang-ulang diucapkan Sutarmi. Rupanya kaum perempuan saat ini bukan lagi kaum yang terpinggirkan. Mereka berhak menyuarakan pendapatnya juga berhak didengar. Berkelompok dan membentuk komunitas perempuan bagi seorang Sutarmi adalah sebuah kepuasan luar biasa. Menyumbangkan pikiran dan gagasan untuk kepentingan rakyat adalah hal yang harus dilakukan. Semua ini dia lakukan dengan senang hati. Mengurus rumah tangga, mengelola lahan pertanian, dan aktif di lingkungan sosial merupakan awal dari perubahan besar. “Saya ingin desa kita maju,” begitulah ungkap perempuan 42 tahun ini.

“Saya sudah bisa berkomunikasi dari tingkat RT, RW, perangkat-perangkat sampai ke Dewan,” tegasnya dengan nada meninggi. Salah satu contoh aspirasi yang disampaikannya adalah tentang SPP saat ini sudah punya kelompok-kelompok tani. Gagasan pun mengalir seiring dengan banyak kendala yang dihadapinya. Salah satu gagasan ibu kelahiran Batu Warno ini adalah membentuk bank komunitas agar para petani tidak terjebak dengan bank plecit, sebuah bank swasta yang dikelola individu dengan bunga sebesar 20%. Ide inilah yang sekarang diusung Sutarmi dan kaum perempuan desa lainnya.

Idenya didukung oleh banyak perempuan. Maryanti contohnya. Perempuan petani sekaligus pengusaha ini membenarkan juga bahwa petani memang harus berubah. Petani bukan lagi orang kecil yang terpinggirkan dan suaranya tidak didengar. Jika membentuk bank komunitas adalah jalan efektif, bank ini bisa jadi adalah contoh bank yang berasal dari petani sendiri, dikelola oleh petani sendiri, dan hasilnya untuk petani.

Gagasan besar di atas adalah salah satu contoh kepedulian kaum perempuan atas persoalan ekonomi warga. Pemikiran ini pula yang menjadikan mereka berani bersuara untuk rakyat dan pembangunan desa agar menuju ekonomi sejahtera. Tentu saja, selain ide itu disampaikan di dewan, mereka pun bergegas mengusung ide-idenya dalam musrenbang. Bagaimana cara agar idenya berhasil? Pelaksanaannya diatur dari dua arah: lewat musrenbang, juga disampaikan ke dewan. “Maka solusinya adalah eksekutif dan legislatifnya yang didekati, dialog antara Bappeda, dinas-dinas dan DPR juga kita lakukan.” Begitu ungkap Sunarjo, salah satu pegiat IDEA Yogyakarta yang ikut mendampingi kelompok perempuan Gunungkidul.

—————

Tulisan ini adalah salah satu bab dalam buku Dari Garis Depan Program Pengentasan Kemiskinan, Kumpulan Kisah Komunitas. Tulisan ini hasil kerja sama antara FPPM, IDEA Yogyakarta, dan Jaringan Kelompok Perempuan Gunung Kidul dengan dukungan dari Ford Foundation.